Transaksi e-dagang Indonesia Mencecah US Billion pada tahun 2023


Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, mengatakan nilai transaksi perdagangan digital atau e-commerce Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan telah mencapai Rp533 triliun (sekitar US$34,35 miliar).

Hasan menyampaikan informasi tersebut dalam presentasi mengenai Prospek 2024 Kementerian Perdagangan di Jakarta pada hari Kamis.

Menurut kementerian, nilai total transaksi perdagangan digital pada tahun 2022 mencapai Rp476 triliun (sekitar US$30,68 miliar), sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp403 triliun (sekitar US$25,97 miliar).

Beliau mengatakan bahwa peningkatan transaksi perdagangan digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce telah menunjukkan potensi besar dalam kontribusinya terhadap ekonomi,” tambahnya.

Untuk mendukung potensi pertumbuhan perdagangan digital, kementerian telah mengeluarkan Regulasi Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 mengenai perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha di perdagangan melalui sistem elektronik.

Regulasi tersebut mengatur pemisahan antara perdagangan sosial, e-commerce, dan media sosial. Regulasi ini juga menetapkan harga minimum US$100 per unit untuk barang jadi dari luar negeri yang dapat dijual langsung oleh pedagang di Indonesia melalui platform perdagangan digital lintas batas.

Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan daftar positif, yaitu daftar barang yang diizinkan masuk ke Indonesia melalui platform perdagangan digital, seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak.

Pedagang asing juga diwajibkan untuk menyertakan bukti sertifikat halal, mematuhi standar Indonesia, dan menyertakan label dalam bahasa Indonesia.

Menteri menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk melindungi perdagangan dalam negeri.

“Kemajuan e-commerce seharusnya tidak merugikan kita. Namun, kita adalah negara terbuka; kami tidak melarangnya, tapi kami mengatur. Kemarin, e-commerce diatur agar tidak merugikan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan industri dalam negeri,” jelasnya.



Source link

Leave a Reply